Opinion

Biar Pemilu Enggak Makan Korban Jiwa: Apa Bener E-voting Bisa Jadi Solusi?

Siapa di sini yang sempet geregetan liat para capres kita saling klaim kemenangan? Yup, ternyata drama Pemilu enggak selesai sampai di hari pencoblosan aja. Drama yang pernah terjadi di 2014 muncul lagi. Tapi yang paling menguras empati: lebih dari 200 petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan belasan anggota petugas kepolisian yang gugur. Terus kita harus bersikap gimana ya?

Di Twiter muncul tagar #225meninggalpecatketuaKPU #pecundangmaincurang #maucurangingatakhirat yang menjadi trending. Tapi, bukan hanya berisi ketidakpercayaan terhadap kinerja KPU, ada juga di antaranya yang mendukung penerapan pemilihan umum berbasis  e-voting sebagai solusi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Tapi, apa bener e-voting bisa jadi solusi?

Ada beberapa negara yang sudah menerapkan sistem e-voting, misalnya India sejak 1982. KPU India (EC) punya yang namanya Electronic Voting Machine (EVM) yang bekerja untuk pemungutan suara maupun unit kontrol. Pemugutan suaranya dilakukan sama seperti di Indonesia, yaitu di bilik suara, namun si EVM ini ada dalam bilik tersebut. Pemilih tinggal menekan satu tombol  dari daftar para calon maupun partai politik. EVM yang digunakan India itu, tidak menggunakan tenaga listrik melainkan tenaga dari baterai, sehingga bisa digunakan di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik.

Keunggulan yang bisa kita lihat dari e-voting versi India ini yaitu lebih hemat karena enggak akan ada ratusan juta surat suara. Sehingga bisa menghemat anggaran negara sekaligus ramah lingkungan. Selain itu, yang teramat krusial adalah, petugas di TPS atau KPPS tidak akan kelelahan bekerja hingga berhari-hari untuk menghitung suara. Menggunakan EVM, Pemilu di India dapat mengumumkan hasil dalam tiga sampai lima jam aja.

Tapi, bukan berarti e-voting ini bebas dari masalah.

Banyak masyarakat India yang menilai e-voting rawan diretas. Telah tujuh kali masyarakat India menggugat ke pengadilan, tapi ketujuh gugatan tersebut ditolak karena pemerintah India kukuh bahwa EVM tidak dapat diretas. Namun, penelitian berjudul “Security Analysis of India’s Electronic Voting Machines” yang  dipimpin Alex Halderman dari University of Michigan menunjukkan bahwa EVM bisa diretas juga. Bayangin aja, gimana mudahnya peretas mengubah angka hasil Pemilu di EVM sesuai dengan kepentingan mereka.

Bukan hanya e-voting di India, masyarakat Venezuela juga curiga terhadap sistem e-voting. Bahkan Argentina dan Jerman telah menolak dan melarang e-voting sebab dikhawatirkan adanya manipulasi.

Tapi masa sih, e-voting enggak bisa kita gunakan?

Jawabannya, tentu bisa dan masih banyak cara. Ada banyak negara juga yang dinilai berhasil menerapkan sistem e-voting. Salah satunya adalah Filipina.

Sistem e-voting di Filipina berbeda dengan India. Caranya cukup unik seperti waktu kita UN (ehem, UN yang masih berbasis kertas seperti zaman saya). Jadi pemilih dalam Pemilu di Filipina tetap datang ke TPS dan dipersilakan memilih satu dari daftar calon dan mengarsirnya dengan pensil. Setelah itu, kertas langsung dimasukan oleh pemilih ke mesin semacam scanner dan secara otomatis mesin itu akan menghitung suara. Keunggulanya lagi, pemilih bisa memastikan akurasinya karena mesin itu mengeluarkan paper trail yang menunjukkan pilihannya, lalu pemilih tinggal memasukkan kertas itu ke kotak audit.

Oh iya, dengan sistem tersebut Filipina juga melakukan pemilu serentak sama seperti di Indonesia. Tepatnya pada Mei 2016, Filipina menggelar pemilu untuk presiden, parlemen, juga beberapa kepala daerah. Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, pemilu serentak memang efektif. Selain karena dapat mengurangi beban kerja, dari pengalaman sejumlah negara Amerika Selatan, pemilu serentak juga dianggap bisa memperbaiki negara presidensial multipartai seperti Indonesia karena menghasilkan partai koalisi mayoritas dan juga kepartaian multipartai moderat di parlemen.

Sebenernya negara kita ini udah memiliki badan yang mengurusi e-voting loh, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Program e-Pemilu. Dilansir dari Tempo.co, BPPT sudah melakukan kegiatan sejak 2015. Kegiatan itu adalah alih teknologi ke PT INTI sebagai BUMN di bidang pengembangan telekomunikasi, elektronika dan konten. Seperti yang dilakukan KPU India yang bekerja sama dengan industri nasional Electronic Corporation India Limited (PT ECIL).

Kepala Program e-Pemilu BPPT Andrari Grahitandaru mengatakan sudah sekitar 1.000 desa di 18 kabupaten yang menggunakan sistem e-voting pada saat pemilihan kepala desa. Andrari menyebutkan ada 5 langkah dalam sistem e-voting yang digagas BPPT.

1. Pemilih harus membawa e-KTP, lalu diverifikasi dengan pembaca e-KTP untuk memastikan kesesuaian data e-KTP dengan pemilih.

2. Setelah data sesuai, otomatis sistem e-Verifikasi menyatakan status ‘Hadir’ jika nama tersebut ada dalam DPT, atau sistem menolak jika pemilih tidak ada dalam DPT. Sistem e-Verifikasi juga berfungsi sebagai catatan absensi atau kehadiran pemilih atau Form C7 di pemilu.

3. Jika lolos dari e-Verifikasi, pemilih diberikan V-token. Kartu ini berfungsi untuk mengaktifkan perangkat e-Voting.

4. V-token kemudian dimasukkan ke pembaca smartcard agar menampilkan Satu surat suara elektronik pada layar sentuh e-Voting.

5. Pemilih bisa memilih dengan cara menyentuh gambar atau nomer salah satu calon. Sistem akan memberi notifikasi ‘Ya’ atau ‘Tidak’ atas pilihan yang dimaksud.

Bukan cuma warga Twitter yang menyarankan penerapan e-voting, tapi Andrari juga mengatakan, dengan Pemilu berbasis elektronik maka waktu dan biaya penyelenggaraan akan lebih efisien. “Ditambah soal keamanan penjagaan selama penghitungan suara di TPS dan keamanan selama proses pengiriman suara dari TPS,” kata Andrari pada Tempo. Saat pemilihan kepala Desa Ubud, Bali, Andrari mengatakan ternyata 60 persen biaya dapat dihemat dengan sistem e-voting.

Ok, jadi sistem e-voting alias pemilu elektronik memang memiliki kekurangan soal keamanannya. Kelebihan e-voting jadi enggak ada apa-apanya kalau rentan diretas dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merubah angka hasil Pemilu sesuai kepentingannya. Tapi, perlu jadi pertimbangan ketika kita lihat kondisi Pemilu saat ini. Ada ratusan jiwa yang gugur, ada masyarakat yang resah akan transparansi, dan ada juga yang udah muak sama klaim menang dari para capres gara-gara tanggal 20 Mei masih lama dan khawatir soal militansi pemilih mereka.

Jadi kita harus bersikap gimana?

Sistem Pemilu apapun yang digunakan oleh negara kita, akan jadi percuma kalau kita masih punya pola pikir saling benci dan membenarkan diri sendiri. E-voting dengan segala kelebihannya, akan berjalan lancar kalau kita udah punya mindset untuk mengawal jalannya pesta demokrasi ini agar semakin jujur, adil, dan transparan. Ziliun juga sebelumnya udah bahas soal cara sederhana yang bisa kita gunakan untuk berpartisipasi mengawal Pemilu.

So, daripada cuma ngeluh di Twitter atau saling serang sama yang beda pilihan, yuk bikin negara kita bisa dewasa dalam menjalani Pemilu.